Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong gabungan kelompok tani dan lembaga distribusi pangan masyarakat membeli hasil panen petani untuk mengantisipasi sistem jual di sawah atau ijon.
     
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Bambang Tri Budi di Kulon Progo, Senin, msngatakan dalam rangka mensikapi jual beli hasil panen di sawah, pihaknya berupaya mengaktifkan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) supaya tidak ada sistem ijon dan jual di sawah.
     
"Kami berharap gabungan kelompok tani (gapoktan) dan LDPM, bagaimana petani tidak menjual hasil panen padi di sawah. Saat ini, ada fenomena petani jual panen dengan sistem ijon dan jual di sawah," katanya.
     
Ia mengatakan gapoktan dan LDPM ini mampu menampung seluruh hasil panen petani, dengan harga yang pantas sesuai mekanisme pasar. Selanjutnya, gapoktan dan LDPM mengemasnya dalam produk yang memiliki nilai jual tinggi.
     
"Gapoktan dan LDPM harus mampu menjadi lembaga yang melindungi petani dari jeratan hutang dan sistem ijon," katanya.
     
Selain itu, kata Bambang, Dinas Pertanian dan Pangan mendorong gapoktan mensuplai kebutuhan beras bagi Aparatur Sipil Negara dan mensuplai kebutuhan beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan diberlakukan pada 25 Juli ini.
     
"Ini salah satu strategi bagiamana pemkab mengantipasi penjualan langsung padi di sawah," katanya.
     
Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Pangan menggalakan program penanam padi kualitas premium, harapanya secara bertahap mampu mengubah cara berpikir petani supaya tidak menjual padi di sawah.
     
"Sasaran penjualan beras premium, semua lapisan masyarakat, dan ASN di lingkungan Pemkab Kulon Progo," katanya.
     
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori meminta Dinas Pertanian dan Pangan benar-benar mengawasi gapoktan dan LDPM dalam membeli hasil panen petani. Saat ini, gapoktan dan LDPM belum optimal dalam membeli hasil panen petani.
     
"Gapoktan dan LDPM harus menjemput bola membeli hasil panen, supaya tidak kedahuluan tengkulak. Gapoktan dan LDPM harus berani membeli gabah petani dengan harga lebih tinggi," katanya.

(sumber:https://jogja.antaranews.com)